PBB P2

A. PENDAHULUAN

Wacana pengalihan PBB sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 60-an, ketika masa Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) masih dalam lingkup Direktorat Jenderal Moneter. Namun karena kondisinya kurang kondusif alias momennya kurang tepat, maka baru pada tanggal 15 September 2009, pemerintah mengakomodasi keinginan pengalihan PBB tersebut dengan  mengesahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Kehadiran UU PDRD tersebut akan menggantikan UU yang lama yaitu UU No. 18 Tahun 1997 tentang PDRD. Bagian Keenam Belas UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan Pasal 185 UU No. 28 Tahun 2009 tentang  PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan  PBB P2. Sedangkan tahapan pengalihan PBB P2 diatur oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri (UU PDRD Pasal 182).

PBB (Pajak Bumi Versus Hak Atas Tanah)

Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 UU PBB). Bumi, menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Dalam Ayat (5) disebutkan juga bahwa pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Penggunaan istilah “bumi” pada pajak “bumi” dan bangunan berakibat pada siapa saja yang menjadi subjek pajak. Artinya, PBB dikenakan secara umum pada orang atau badan yang secara nyata a). Mempunyai suatu hak atas  bumi, dan/atau; b). “Memperoleh manfaat” atas bumi, dan/atau; c). “Memiliki”; d)”Menguasai”, dan/atau; e) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Seandainya, istilah “bumi”  diganti menjadi “hak atas tanah”, sehingga PBB berganti menjadi Pajak “Hak atas Tanah” dan Bangunan (PHTB), maka PBB dikenakan hanya kepada objek yang bersertifikat tanah saja, seperti sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dan hak milik satuan rumah susun.

Mengapa PBB P2 Dialihkan?

Seperti diketahui bahwa PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat terbagi atas 5 (lima) sektor yaitu Sektor Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan/Kehutanan, dan Pertambangan. Namun dari ke 5 sektor tersebut, berdasarkan UU PDRD, yang dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan saja (disingkat PBB P2). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang argumentasi dibalik dialihkannya PBB P2 ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Paling tidak ada 3 (tiga) alas an yang mendasari pengalihan PBB P2 ini, yakni :

1.        Objek PBB P2 tersebut  lokasinya berada di suatu daerah kabupaten/kota, dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga kecil kemungkinan wajib pajak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya;

2.        Lokasi objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dapat bersifat lintas batas kabupaten dalam arti objek tersebut kemungkinan besar berada di dalam lebih dari satu kabupaten sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dalam menentukan NJOP perbatasan antar kabupaten yang bersangkutan. Koordinasi bisa tidak berjalan efektif apabila timbul sentiment kedaerahan, sehingga dapat menimbulkkan ketidakharmonisan penentuan  NJOP  daerah yang berbatasan;

3.        Objek PBB P2 terdiri dari berjuta-juta objek yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan berbagai permasalahan yang cukup menyita perhatian pengelola PBB P2 tersebut, dengan kata lain pemerintah pusat ingin lebih berkonsentrasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak pusat tanpa dibebani hal-hal yang mungkin sepele yang ditimbulkan oleh PBB P2.

DAMPAK PENGALIHAN PBB P2

Sebuah perubahan, tentu memiliki dampak. Pengalihan PBB P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga memiliki dampak yang bersifat positif maupun negatif bagi pemerintah daerah. Dampak tersebut antara lain :

1. Dampak Positip

1.        Akurasi data objek dan subjek PBB P2, dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB P2;

2.        Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB P2 dan BPHTB sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP);

3.        Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas;

2. Dampak Negatif

1.        Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB yang jika tidak hati-hati akan dapat menimbulkan gejolak masyarakat;

2.        Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB P2 sebesar tiga kali lipat;

3.        Dalam rangka pengelolaan PBB P2, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM;

4.        Kesenjangan penerimaan PBB P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB P2 (karena sulit dan kompleks bahkan tidak dipungut) dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya;

Pengalihan PBB P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut berpotensi  mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

Dengan berlakunya UU PDRD, maka pemerintah daerah mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan amanat undang undang tersebut, karenanya Dinas Pendapatan daerah telah siap untuk melaksanakan pengalihan PBB P2 tersebut. Dalam proses pengalihan PBB P2 tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang akan terus menjadi perhatian adalah

1.        Kebijakan NJOP yang mendasarkan pada konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah.

2.        Kebijakan Tarif, NJOPTKP, NPOPTKP untuk dikaji dan terapkan dengan hati-hati agar  tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

3.        Akurasi data objek dan subjek pajak dalam SPPT PBB tetap terjaga.

Melihat realita diatas, pengalihan PBB P2 ini bukanlah suatu proses yang singkat dan mudah. Semuanya penuh dengan tantangan. Tetapi, jika kita tidak persiapkan sejak sekarang maka kita akan jauh tertinggal. Apapun resikonya, pengalihan PBB P2 menjadi harga mati bagi Dinas pendapatan daerah di tahun ini. Dalam hal ini, kerjasama dan transparansi dalam penyampaian data PBB P2 menjadi titik tolak yang baik untuk dalam proses pengalihan PBB P2. 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

STUDI BANDING PERSIAPAN PERALIHAN PBB P2

Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Peda nomor 06 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja sekretariat. pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang secara resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kehadiran UU PDRD tersebut akan menggantikan UU PDRD yang lama, yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997.Penggantian UU ini dipicu karena adanya sejumlah perubahan yang fundamental dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus sektor perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerahSebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 maka pajak PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dialihkan menjadi pajak daerah dan akan dilaksanakan oleh penerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2014. Untuk itu setiap Kabupaten/Kota sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan arahan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor Negeri Nomor 213/PMK.07/2010  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010.

STUDI BANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

TENTANG PERSIAPAN PENGALIHAN PBB

PENDAHULUAN

I.     LATARA BELAKANG

Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Peda nomor 06 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja sekretariat. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 maka pajak PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dialihkan menjadi pajak daerah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2014. Untuk itu setiap Kabupaten/Kota sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan arahan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor Negeri Nomor 213/PMK.07/2010  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut setiap daerah diminta menyiapkan:

1.                  Sarana dan prasarana pendukung,

2.                  Struktur organisasi dan tata kerja,

3.                  Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP,

4.                  Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan

5.                  Pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat.

Cara pengelolaan PBB P2 ini tentunya berbeda dibandingkan dengan BPHTB yang sudah dikelola sebelumnya. Perbedaan ini antara lain terletak pada sistem pemungutan pajaknya. Pengelolaan pemungutan BPHTB lebih mengarah pada Self Assessment System dimana otoritas pajak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menuntukan sendiri besarnya Pajak yang terutang. Pemberian wewenang tersebut antara lain berupa:

1.      Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri,

2.      Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

Sedangkan untuk PBB P2 pengelolaannya lebih cenderung pada Official Assessment System dimana fiskus diberikan wewenang untuk menuntukan besarnya pajak yang terhutang. Pemberian wewenang tersebut antara lain berupa:

1.      Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang,

2.      Wajib Pajak lebih bersifat pasif kecuali dalam hal melaporkan objek pajak yang dimiliki,

3.      Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Untuk BPHTB fiskus lebih menunggu terjadinya pembayaran dan mengawasinya, sedangkan untuk PBB P2 fiskus harus menetapkan terlebih dahulu besar pajaknya atas objek pajak yang dimiliki/ dikuasai/ dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Nah permasalahannya sekarang, bagaimana mengelola ketetapan PBB P2 tersebut ?

Salah  satu prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Daearh Kabupaten Seluma untuk mengelola PBB P2 adalah memiliki Perda PBB P2 dan Peraturan Pendukungnya. Karena dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka menurut pasal 180 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12  Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga otomatis seluruh peraturan pendukung yang selama ini digunakan dan mengacu pada UU 12 Tahun 1985 juga tidak bisa digunakan lagi. Sehubungan dengan itu maka  salah satu tujuan studi banding ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dan peraturan pendukung yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang lebih dulu melaksanakan program tersebut, slain itu Sekretariat Daerah kabupaten Seluma melaksanakan Kegiatan ini agar dapat mengetahui secara terperinci mengenai beberapa point yang harus dipelajari dalam rangka Persiapan Pengalihan PBB sektor P2 beberapa poin tersebut dapat diklasifikasikan antara lain :

1.      Bagaimanakah Aturan Klasifikasi NJOP

2.      Aturan Tata cara Pendaftaran

3.      Aturan Tata cara penerbitan SPPT

4.      Aturan Tata cara pembayaran, angsuran/penundaan pembayaran

5.      Aturan Tata cara keberatan

6.      Aturan Tata cara banding

7.      Aturan Tata cara pemberian pengurangan

8.      Aturan Pemberian pengurangan/ penghapusan denda administrasi

9.      Aturan Tata cara pembatalan SPPT, SKPD, STPD

10.  Aturan Tata cara pembetulan

11.  Aturan Tata cara penerbitan STPD 

12.  Aturan Tata cara penghapusan piutang

13.  Aturan Tata cara restitusi dan kompensasi

14.  Aturan Tata cara pelayanan

15.  Aturan Tata cara penagihan dg SP

    II.            TUJUAN STUDI BANDING

1.      Untuk Mengetahui Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persiapan pengalihan PBB sektor P2.

2.      Mengetahui Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Persiapan pelaksanaan Pengalihan PBB sektor P2 ( softwere, hardwere perangkat meliputi referensi jenis, spec, jaringan )

3.      Mempelajari dan mengetahui Proses Pelaksanaan PBB P2.

4.      Mempersiapkan SDM yang handal dalam rangka persiapan Pengalihan PBB Sektor P2.

5.      Mengoptimalkan Pemungutan PBB dalam upaya Peningkatan PAD.

 III.            PESERTA KEGIATAN ( terlampir)

  IV.            SUSUNAN KEPANITIAAN ( terlampir)

     V.            ANGGARAN BIAYA ( terlampir)

  VI.            JADWAL KEGIATAN ( terlampir)

VII.            PENUTUP